LONTAR MERAH

Articles

• EFEKTIVITAS PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN HUKUM TATA NEGARA

  Pradipa Saraswati Annafi'Ah

  802-810

  • PDF

• PERAN LEMBAGA NEGARA DALAM MEMPERKUAT DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA HUKUM TATA NEGARA

  bilqis dewi purnomo

  748-754

  • PDF

• PERAN PENDAMPINGAN UPTD PPA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK HUKUM TATA NEGARA

  Najna Ainis Mutiara, Yuanita Fatma Anisa, Hanifatus Salamah, Luluk Listyorini

  755-766

  • PDF

• EFEKTIVITAS FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI HUKUM TATA NEGARA

  Dani Safangaturrohman Aziz

  767-780

  • PDF

• PRESIDENTIAL THRESHOLD INDONESIA: RELEVANSINYA DI ANTARA DEMOKRASI, HUKUM, DAN HAM HUKUM TATA NEGARA

  Enrille Championy Geniosa

  781-789

  • PDF

• TINJAUAN NORMATIF KEDUDUKAN HUKUM HAK PILIH PENYANDANG DOWN SYNDROME DALAM PEMILU HUKUM TATA NEGARA

  Ainis Mutiara

  790-801

  • PDF

• KEEFEKTIFAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI HUKUM TATA NEGARA

  Azizah Rima Azizah

  802-817

  • PDF

• Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstistusi Berlandaskan Demokrasi Pancasila untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas HUKUM TATA NEGARA

  Dhamar Sasongko

  818-832

  • PDF

• Analisis Parameter Kegentingan Memaksa terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 HUKUM TATA NEGARA

  Luluk Listyorini

  833-839

  • PDF