PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM DALAM PENERAPAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

STUDI PUTUSAN PN SEMARANG

Abstract

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2024/PN yang menolak eksepsi kompetensi absolut dalam perkara yang melibatkan sengketa perbuatan melawan hukum dengan aspek hubungan kekeluargaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kompetensi absolut serta implikasinya terhadap praktik peradilan perdata di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim menolak eksepsi karena substansi gugatan lebih mengarah pada sengketa harta/perbuatan melawan hukum, meskipun terdapat unsur hubungan kekeluargaan. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa penentuan kompetensi absolut tidak semata-mata didasarkan pada label formal perkara, tetapi pada substansi objek sengketa. Dampak putusan ini signifikan bagi pemahaman kompetensi absolut di masa depan, memberikan pedoman bagi hakim dan advokat dalam menangani kasus yang bersifat kompleks atau campuran, serta menegaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat. kasus tersebut membuat kita jadi sadar akan pentingnya melihat suatu perkara secara teliti agar kita dapat memutuskan perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan yang sesuai.

Kata kunci: pengadilan negeri, perbuatan melawan hukum, sengketa perdata, kewenangan