IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN PADA PENGEMBANGAN DESA WISATA TLAHAB

Neshafi Laudza Rahmadian

Abstract


Kebijakan tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung akan memberikan manfaat dalam pengembangan desa wisata apabila diimplementasikan dengan optimal. Permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Desa Wisata Tlahab serta strategi para pemangku kepentingan di Desa Wisata Tlahab dalam meningkatkan potensi desa sebagai desa wisata. Pengambilan data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan observasi secara langsung di Desa Wisata Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian dari ini yaitu bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah berhasil diterapkan sehingga dapat memiliki peran dalam pengembangan desa wisata. Simpulan dari penelitian ini bahwa kebijakan tersebut telah dilaksanakan dan memberikan pedoman sekaligus kepastian hukum dalam administrasi dan operasional, selain itu strategi yang digunakan dalam meningkatkan potensi desa sebagai desa wisata adalah melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan optimal dalam pelaksanaan.


Keywords


Implementasi kebijakan, Pariwisata, Desa Wisata.

Full Text:

PDF

References


Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Grafindo Persada. Jakarta.

Syamsudin Hari. 2007. Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. LIPI Press. Jakarta.

KEMENPAREKRAF RI. 2019. Pedoman Desa Wisata Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Jakarta.

I Gusti Lanang Parta Tanaya. 2019. Strategi Pengembangan Desa Wisata. KEMENDESA RI. Jakarta

Haedar Akib. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Admiistrasi. 1 (1): 2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 LONTAR MERAH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.