ANALISIS PENERAPAN E-PROCUREMENT SEBAGAI EFISIENSI PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA

Leny Diah Astari, Mualifatul Dalatululum, Nia Kurniasih, Novita Devi Indahsari

Abstract


Bentuk e-government Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan dengan menerapkan e-procurement dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa (lelang). E-procurement merupakan inovasi dari pengadaan secara konvensional ke pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Dari perubahan procurement konvensional ke e-procurement diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya dalam pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem e-procurement. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengacu dari berbagai referensi. Hasil penelitian yang telah diperoleh adalah penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Surabaya telah berjalan secara efisien. Hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai penghargaan yang diterima dan mampu memenuhi kriteria efisiensi, yang meliputi man, money, material, mechine, methode, marketing, minutes and information. Penerapan e-procurement merupakan tutuntan masyarakat kepada pemerintah dimana mereka menginginkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah diperoleh serta terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

 

Keywords (e-government, e-procurement, implementasi, efisiensi)


Full Text:

Untitled

References


Astuti, Sri Yuni Woro. Peluang Dan Tantangan Penerapan E-Governance Dalam Konteks Otonomi Daerah, Universitas Airlangga. 2005.

Claudy, Fransiskus, et al. Efisiensi Sistem E-Procurement dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali), Universitas Udayana.

Hardjaloka, Loura. Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik, Media Pembinaan Hukum Nasional. 2014.

Hartana, Mugi. Efektivitas Penerapan E- Government dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. 2015.

Hasibuan, S.P. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta: Penerbit Gunung Agung. 1984.

Implementasi E-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik, LKPP. 2009.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, Riset TI (Transparency International) Indonesia. 2017. Diakses 2 November 2019. Laman: http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017_Sheet-Infographic_Launch.pdf

Indrajit, Richardus Eko. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, Yogyakarta. 2002.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) di Indonesia.

Irawan, Bambang. Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik, Universitas Mulawarman. 2013.

Jasin dkk. Mencegah Korupsi Melalui E-Procurement, Jakarta. 2007.

Kholis, Muhammad. Efektifitas dan Efisiensi E-Procurement (Studi Deskriptif tentang Efektifitas dan Efisiensi Program Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Online (E-Procurement) di Pemerintah Surabaya), Universitas Airlangga. 2001.

LPSE Kota Surabaya LKPP 2006-2020. Diakses 2 November 2019. Laman: https://lpse.surabaya.go.id/eproc/

Mardiasmo. Perpajakan Edisi 4, Yogyakarta. 1999.

Mulyamah. Manajemen Perubahan, Jakarta: Yudhistira. 1987.

Novitaningrum, Badzlina Daroyani. Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya), Universitas Airlangga. 2014.

Nurchana, Arindra Rossita Arum, et al. Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro), Universitas Bwawijaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Sari, Kusuma Dewi Arum, dan Wahyu Agus Winarno. Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance di Indonesia, Universitas Jember. 2012.

Siahaya, Willem. Manajemen Pengadaan (Procurement Management), Penerbit: In Media Bogor. 2016.

Suryowati, Estu. Terapkan “E-procurement” Pemkot Surabaya Hemat Rp 400 Miliar per Tahun, Kompas. 2014.

Yuwinanto, Helmy Prasetyo. Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya, Universitas Airlangga. 2013.

Mbizmarkert (26 Juni 2019). E-procurement: Fitur Andalan B2B Marketplace Mbizmarket.co.id. diakses 5 Mei 2020 . Laman: https://www.mbizmarket.co.id/news/fitur-e-procurement/

Kompas.com (14 Novermber 2014). Terapkan.E-Procurement Pemkot Surabaya Hemat Rp.400 Miliar Per Tahun. diakses 5 Mei 2020. Laman: https://money.kompas.com/read/2014/11/14/193250626/Terapkan.E-procurement.Pemkot.Surabaya.Hemat.Rp.400.Miliar.Per.Tahun


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 JMAN jurnal mahasiswa Administrasi negara



Lisensi Creative Commons
Karya ini dilisensikan dengan Lisensi Atribusi-Nonkomersial 4.0 Creative Commons Internasional .